ISU PENAWARAN KERJA DI INDONESIA

            Pada tahun 2012, presiden Konfederasi serikat pekerja indonesia (KSPI) Ir.H. Said Iqbal, ME telah memaparkan beberapa isu dalam penawaran tenaga kerja di indonesia, beberapa isu tersebut adalah isu jaminan sosial, isu outsourcing, isu upah, isu pengawasan pekerja, isu peradilan dan isu kawasan ekonomi khusus.

            Isu ketenagakerjaan selalu menarik untuk dikaji lebih mendalam karena dengan disadari atau tidak pekerja selalu meminta sebuah jaminan dalam pekerjaannya, ada tiga pilar kesejahteraan pekerja yaitu jaminan pekerjaan, jaminan pendapatan dan jaminan sosial ( Iqbal :2012).

Jaminan pekerjaan diharapkan mampu meningkatkan kepastian pekerja dalam sebuah perusahaan, hal ini dapat membuat pekerja bekerja dengan tenang dan tidak berfikir untuk menjadi pengangguran.

Jaminan pendapatan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, upah yang dibayarkan perusahaan minimum harus sesuai dengan kebutuhan hidup minimum (KHM) pekerja, dengan pendapatan yang pasti maka kelangsungan perekonomian pekerja dapat dipastikan.

Jaminan sosial merupakan tindak lanjut dari adanya jaminan pendapatan, dengan adanya jaminan sosial baik berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan maupun jaminan pendidikan maka pekerja akan termotivasi untuk meningkatkan produktifitas kerjanya. Selanjutnya kita coba analisis isu penawaran tenaga kerja di indonesia satu persatu.

Isu jaminan sosial berdasarkan Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 yang mengamanahkan bahwa jaminan sosial itu meliputi jaminan kesehatan seumur hidup untuk rakyat indonesia termasuk didalmnya adalah kaum buruh, selain  itu juga ada jaminan pensium seumur hidup bagi pekerja formal.

Isu yang kedua adalah isu tenaga pemborong, menurun Undang undang ketenagakerjaan tenaga kerja outsourcing tidak diperbolehkan dalam proses produksi atau kegiatan utama perusahaan, tenaga kerja outsourcing hanya boleh untuk spetugas keamanan, petugas kebersihan, pengemudi, jasa makan, dan untuk yang lainnya memiliki persyaratan yang ketat.

Tabel Perbedaan Upah Pokok

wilayah	Status Hubungan Kerja	Paling Rendah	Paling Tinggi	Rata Rata
Kepulauan Riau	Tetap	1,000,000	4,642,500	1,477,740
	Kontrak	921,000	3,800,000	1,196,833
	Outsourcing	945,000	1,375,000	1,115,223
Jawa Barat	Tetap	920,000	3,000,000	1,531,822
	Kontrak	825,000	1,800,000	1,264,664
	Outsourcing	205,000	1,540,000	1,226,426
Jawa Timur	Tetap	750,000	1,500,000	1,059,320
	Kontrak	816,000	1,230,000	985,662
	Outsourcing	670,000	1,005,000	875,896

Sumber : Iqbal 2012

Kenyataan yang terjadi di indonesia adalah  terjadi penyimpangan dalam penggunaan outsourcing (OS) tenaga kerja dan karyawan kontrak, yaitu

•      Semua proses produksi menggunakan outsourcing dan karyawan kontrak

•      Upah lebih kecil dari upah minimum (dipotong oleh agen penyalur tenaga kerja)

•      Tidak mendapat dana pensiun dan uang pesangon (severance pay)

•      Tidak ada asuransi kesehatan

•      Mudah dipecat (putus hubungan kerja), kapan saja.

•      Kesejahteraan yang didapat lebih rendah dari pekerja tetap (permanent worker)

•      Eksploitasi terhadap pekerja outsourcing dan karyawan kontrak.

Tabel Besarnya Komponen Upah yang Diterima

Jenis Komponen Upah	Tetap	Kontrak	Outsourcing
Upah Kontrak	1393475	11996224	1151055
Premi Hadir / insentif	56249	53345	35898
T Masa Kerja	65178	55900	34000
T Jabatan	118206	101071	50429
T Transportasi	182235	187426	140826
T Keluarga	149156	50000	-
T shift	48610	64283	42092
T Perumahan	249000	214444	-
Uang Makan	142730	127726	83897
Lainnya	118874	106115	57008

Sumber : Iqbal 2012

Isu yang ketiga adalah isu pengupahan, dimana upah yang diterima oleh tenaga kerja masih tidak sesuai dengan kebutuhan hidup minimum pekerja, terkadang upah jauh dibawah KHM terkadang sama dan terkadang juga lebih,

Tabel Prosentase UMP terhadap KHM di Jakarta

Tahun	UMP		KHM		Prosentase UMP terhadap KHM
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
1998	198,500	-	254,251	-	78.07245596
1999	231,000	0.164	351,263	0.381559955	65.76269063
2000	286,000	0.238	384,172	0.093687636	74.44582114
2001	426,250	0.490	426,000	0.108878315	100.0586854
2002	591,226	0.387	519,931	0.220495305	113.7123965
2003	631,554	0.068	746,749	0.436246348	84.57379923
2004	671,550	0.063	699,713	-0.062987697	95.97506406
2005	711,843	0.060	759,953	0.086092441	93.66934534
2006	819,100	0.151	815,056	0.072508431	100.4961622
2007	900,560	0.099	991,988	0.217079563	90.78335625
2008	972,604	0.080	1,055,275	0.063798151	92.16592831
2009*	970,501	-0.002	966,179	-0.084429177	100.4473291
2010*	1,050,497	0.082	1,045,346	0.081938233	100.4927555
2011*	1,130,493	0.076	1,124,513	0.07573282	100.5317858
2012*	1,210,489	0.071	1,203,680	0.070401143	100.5656819
2013*	1,290,485	0.066	1,282,847	0.065770803	100.5953945
2014*	1,370,481	0.062	1,362,014	0.061711958	100.6216529
2015*	1,450,477	0.058	1,441,181	0.058124953	100.6450265

Sumber : Iqbal 2012

Data Badan Pusat Statistik mencatat gambaran upah di berbagai aspek dan tenaga kerja. Pada tahun 2007 tercatat ada 97% pekerja di sektorformal menerima upah dibawah Rp. 2.000.000 per bulan (US $ 208). Upah Minimum rata – rata Nasional di Indonesia tahun 2008 = Rp 747.244 per bulan (US $ 79). Upah minimum yang diterima pekerja Indonesia (DKI Jakarta pada 2008) = Rp. 972.604 per bulan (US $ 101). Upah Tiger wood untuk iklan Nike = US $ 5.000.000 satu kali tampil. Upah Artis Indonesia untuk iklan TV = US $ 109.890 satu kali tampil.

Isu selanjutnya adalah pengawasan tenaga kerja yang sangat lemah dengan diberlakukannya Otonomi daerah membuat pengawasan tenaga kerja lemah, karena adanya pemisahaan kekuasaan yang memaksa untuk memisahkan pengawasan secara parsial. Tenaga pengawas tidak kompeten. Misal : dari dinas pemakaman. Uang suap dari pengusaha nakal makin meraja lela/meningkat. Perlu dibentuk komite pengawasan perburuhan tingkat Nasional, dibawah Presiden

Isu keempat adalah peradilan untuk tenaga kerja yang tidak mendukung tenaga kerja. Biaya di Labour Court mahal dan banyak mafia peradilan. Proses penyelesaian perkara menjadi lama (satu perkara = 9 proses gugatan). Lokasi Labour Count sangat jauh, sehingga saat sidang banyak yang tidak datang. Pekerja selalu kalah dalam berselisih dengan pengusaha melalui labour Count karena pekerja kurang dana.

Isu yang terakhir adalah Isu Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone / SEZ). Tahun 2009 adalah tahun yang menentukan dan penting bagi Batam, Bintan, Karimun dan beberapa wilayah lain di Indonesia. Karena mulai tahun tersebut akan dibuat Undang-undang kawasan ekonomi khusus (special economic zone / SEZ) yang menjadikan tiga daerah tersebut sebagai proyak percontohan SEZ di Indonesia. Tetapi belajar dari pengalaman di negara lain, seperti di China, India, Brazil, Malaysia dan Vietnam, bahwa SEZ faktanya ditemukan efek negatip bagi pekerja/buruh yaitu upah dibayar rendah, minimnya jaminan kesehatan, dan tidak ada dana pensiun.

Sehingga pekerja akan memperjuangkan dalam Undang-undang SEZ, bahwa seluruh perlindungan untuk pekerja/buruh tetap berlaku. Memperjuangkan isi Undang-undang SEZ harus memuat hal-hal mendasar, seperti pro serikat buruh, upah layak yang termasuk pemberian jaminan sosial, serta tidak boleh ada out sourcing. (Iqbal :2012)